KABAR BURUK !! PEMBERIAN THR MULAI TAHUN DEPAN BAGI PNS BAKAL DIKAJI ULANG

KABAR BURUK !! PEMBERIAN THR MULAI TAHUN DEPAN BAGI PNS BAKAL DIKAJI ULANG | Referensi terbaru di 2017 via web Info Guru Dan PNS. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Info Guru Dan PNS. Artikel ini di beri judul KABAR BURUK !! PEMBERIAN THR MULAI TAHUN DEPAN BAGI PNS BAKAL DIKAJI ULANG. Konten ini untuk anda pembaca setia https://infoguru-pns.blogspot.com/. Bagikan juga postingan KABAR BURUK !! PEMBERIAN THR MULAI TAHUN DEPAN BAGI PNS BAKAL DIKAJI ULANG terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Info Guru Dan PNS dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Info Guru Dan PNS di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai KABAR BURUK !! PEMBERIAN THR MULAI TAHUN DEPAN BAGI PNS BAKAL DIKAJI ULANG di bawah ini dari situs web Info Guru Dan PNS.

GABUNG BERSAMA KAMI DI LINE ^^ , ADD OFFICIAL PILAH BERITA DAN DAPATKAN UPDATE BERITA TERBARU LEWAT LINE, ADD KAMI DENGAN KLIK LINK INI YA http://line.me/ti/p/%40wvu0732a TERIMA KASIH ^^ Kebijakan Pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yng akan diberlakukan mulai Tahun ini mendatang. Kebijakan ini sengaja dipilih Pemerintah lantaran dinilai menguntungkan bagi PNS serta pula tak memberatkan keuangan Negara. Akan tetapi, keputusan ini belum dan merta diterima oleh beberapa pihak semisal dari anggota dewan. Komisi II DPR meminta pemerintah serta Badan Anggaran mengkaji ulang besaran Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil dalam APBN-Perubahan Tahun ini. Pada APBN Tahun ini yng baru disahkan kemarin, terdapat anggaran sebesar Rp 7,5 triliun bagi atau bisa juga dikatakan untuk THR. Wakil Ketua Komisi II Wahidin Halim mengatakan, anggaran sebesar itu bisa mengangkat pegawai honorer yng era masih tidak sedikit tak mendapatkan honor. "Dulu dimaklumatkan tidak ada THR bagi PNS, sekarang ada. Tapi saya minta yang lebih penting itu honor-honor pegawai honorer dibayar dan diangkat sebagai PNS. Itu yang seharusnya diprioritaskan, bukan THR PNS. Saya minta ini dikaji ulang," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/11). Pendapat dari politisi Partai Demokrat yang telah di sebutkan, Komisi II belum pernah membahas besaran THR PNS bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. "Tidak dibahas soal THR PNS ini oleh Menpan RB. Tapi saya nilai, pemerintah ingin bahagiakan PNS tanpa memperhatikan rakyatnya," sesal Wahidin. Bagi atau bisa juga dikatakan untuk itu, Komisi II meminta pemerintah benar-benar mengawasi kinerja PNS yng kesejahteraannya telah ditingkatkan. Sambil menunggu pemaparan APBN-P Tahun ini bagi atau bisa juga dikatakan untuk mengkaji THR yang telah di sebutkan. "Sejauh tidak terpengaruh terhadap rakyat dan anggaran pemerintah ada untuk THR ini, boleh-boleh saja. Tapi harus diperhatikan kinerjanya," tegas Wahidin (Sumber : http://nusantara.rmol.co) Demikian informasi seputar THR PNS yng bisa kami bagikan, mudah-mudahan berguna. PNSTunjangan Hari Raya
Sumber Rujukan Dan Gambar : http://www.pilahberita.com/2015/11/kabar-buruk-pemberian-thr-mulai-tahun.html

Seputar KABAR BURUK !! PEMBERIAN THR MULAI TAHUN DEPAN BAGI PNS BAKAL DIKAJI ULANG

Terima kasih telah membaca KABAR BURUK !! PEMBERIAN THR MULAI TAHUN DEPAN BAGI PNS BAKAL DIKAJI ULANG. Semoga pos dari situs web Info Guru Dan PNS berguna dan memberi manfaat. Baik untuk anda dan buat website Info Guru Dan PNS. Silakan berbagi ulasan KABAR BURUK !! PEMBERIAN THR MULAI TAHUN DEPAN BAGI PNS BAKAL DIKAJI ULANG tadi ke situs web media anda. Bagikan artikel dari Info Guru Dan PNS melalui media sosial yang ada di bawah. Dan kunjungi Daftar Isi Blog Info Guru Dan PNS untuk mendapat info lengkap terbaru 2017. Lalu baca pembahasan selain dari : KABAR BURUK !! PEMBERIAN THR MULAI TAHUN DEPAN BAGI PNS BAKAL DIKAJI ULANG yang lebih terupdate lengkap dan free. Atau simak artikel gratis terkait dari situs web Info Guru Dan PNS di bawah. Demikan dan sekian tentang KABAR BURUK !! PEMBERIAN THR MULAI TAHUN DEPAN BAGI PNS BAKAL DIKAJI ULANG. Dan Assalamualaikum pembaca Info Guru Dan PNS.