KARENA ALASAN PENGHEMATAN ANGGARAN, PNS DI SELURUH INDONESIA TERANCAM TIDAK TERIMA GAJI SELAMA 4 BULAN !!
KARENA ALASAN PENGHEMATAN ANGGARAN, PNS DI SELURUH INDONESIA TERANCAM TIDAK TERIMA GAJI SELAMA 4 BULAN !! | Referensi terbaru di 2017 via web Info Guru Dan PNS. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Info Guru Dan PNS. Artikel ini di beri judul KARENA ALASAN PENGHEMATAN ANGGARAN, PNS DI SELURUH INDONESIA TERANCAM TIDAK TERIMA GAJI SELAMA 4 BULAN !!. Konten ini untuk anda pembaca setia https://infoguru-pns.blogspot.com/. Bagikan juga postingan KARENA ALASAN PENGHEMATAN ANGGARAN, PNS DI SELURUH INDONESIA TERANCAM TIDAK TERIMA GAJI SELAMA 4 BULAN !! terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Info Guru Dan PNS dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Info Guru Dan PNS di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai KARENA ALASAN PENGHEMATAN ANGGARAN, PNS DI SELURUH INDONESIA TERANCAM TIDAK TERIMA GAJI SELAMA 4 BULAN !! di bawah ini dari situs web Info Guru Dan PNS.Pilahberita.com – Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam bapak serta Ibu PNS, GURU dan teman-teman sahabat Pilahberita lain-lainnya dimana saja berada. Salam Anget serta sejahtera bagi atau bisa juga dikatakan untuk kita seluruh. Pada peluang di artikel ini redaksi Pilahberita hadir yang dengannya berita lantaran alasan penghematan anggaran, pns di 169 pemerintah daerah seluruh indonesia terancam tak terima gaji selama 4 bulan, simak info selengkapnya dibawah ini... Dana yng oleh dibekukan oleh pemerintah sebesar Rp19,4 triliun. Akibatnya, ratusan ribu PNS di Indonesia akan terancam tak terima gaji selama 4 bulan ke depan, di mulai pada bulan September sampai-sampai Desember mendatang. 
Pembekuan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah di sebutkan akan di lakukan dalam rangka penyesuaian porsi belanja negara pada paruh kedua Tahun ini. Keputusan ini tertuang dalam Aturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, ada tiga hal yng menjadi pertimbangan Kemenkeu menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja serta perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun. Sri Mulyani pula menambahkan, pemerintah daerah yng DAU-nya ditunda pencairannya selama 4 bulan ke depan yaitu daerah proyeksi saldo kas akhir tahunnya masuk kategori Amat tinggi, cukup tinggi, serta sedang. Sri Mulyani mengatakan, alokasi belanja negara Tahun ini ini akan dipangkas sebesar Rp133,8 triliun. Hal yang telah di sebutkan di lakukan lantaran mengingat realisasi penerimaan pajak diperkirakan akan meleset dari target sekitar Rp219 triliun pada akhir tahun. Kebijakan pembekuan Dana Alokasi Umum membuat sejumlah kepala daerah kelimpungan. Orang-orang mumet mencari dana talangan bagi atau bisa juga dikatakan untuk membayarkan gaji PNS selama empat bulan ke depan. “DAU 100% kita pakai untuk gaji. Itu pun biasanya kurang. Saya tidak bisa membayangkan kalau ditunda, masak gajinya kita kurang,” ujar Walikota Surabaya Tri Rismaharini ataupun Risma, semisal dilansir JPNN, Kamis (25/8). Hal yng percis pula dikatakan oleh Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman. Politisi Partai Demokrat yang telah di sebutkan menyatakan, tak masuk akal andai pemerintah pusat menunda penyaluran DAU. Karena, selama ini DAU dipakai bagi atau bisa juga dikatakan untuk membayar gaji PNS. “Logikanya DAU itu tidak akan ditahan apalagi dipotong, karena peruntukan DAU itu kan sebesar-besarnya untuk kepentingan PNS. Nah, PNS kan yang menentukan keseluruhan urusan pusat,” kata Usmar, semisal diberitakan Radar Bogor, Kamis (25/8/2016). Sementara di Kabupaten Bogor, sebanyk 20 ribu PNS terancam tak gajian akibat kebijakan yang telah di sebutkan. Didasari data Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, total DAU yng diterima Pemkab Bogor Tahun ini sebesar Rp1,97 triliun. Mayoritas DAU yang telah di sebutkan dipakai bagi atau bisa juga dikatakan untuk gaji PNS serta tunjangan. “Harusnya uang (DAU,red) itu dibayarkan untuk gaji PNS dan tunjangan serta ada belanja lainnya yang diambil dari DAU,” pungkas Kepala DPKB Kabupaten Bogor, Rustandi.
Berikut 10 provinsi korban pembekuan DAU terbesar pemerintah Jokowi : 1. Provinsi Jawa Timur Rp302,8 miliar 2. Provinsi Sumatera Utara Rp290,4 miliar 3. Provinsi Kalimantan Barat Rp270,4 miliar 4. Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp242,08 miliar 5. Provinsi Lampung ` Rp239,28 miliar 6. Provinsi Kalimantan Tengah Rp234,44 miliar 7. Provinsi Sumatera Barat Rp228,48 miliar 8. Provinsi Jawa Barat Rp225,76 miliar 9. Provinsi Sulawesi Tenggara Rp217,36 miliar 10. Provinsi Sumatera Selatan Rp194 miliar.
Berikut 10 kabupaten/kota korban pembekuan Dana DAU terbesar pemerintah Jokowi : 1. Kabupaten Bogor Rp347,24 miliar 2. Kabupaten Garut Rp327,48 miliar 3. Kota Bandung Rp302,8 miliar 4. Kabupaten Banyumas Rp253,2 miliar 5. Kabupaten Cilacap Rp250,68 miliar 6. Kabupaten Jember Rp247,68 miliar 7. Kabupaten Kediri Rp224,92 miliar 8. Kota Surabaya Rp223,32 miliar 9. Kabupaten Merauke Rp223,24 miliar 10. Kota Semarang Rp219,36 miliar
Gaji PNSPNS
Sumber Rujukan Dan Gambar : http://www.pilahberita.com/2016/08/karena-alasan-penghematan-anggaran-pns.html
Pembekuan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah di sebutkan akan di lakukan dalam rangka penyesuaian porsi belanja negara pada paruh kedua Tahun ini. Keputusan ini tertuang dalam Aturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, ada tiga hal yng menjadi pertimbangan Kemenkeu menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja serta perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun. Sri Mulyani pula menambahkan, pemerintah daerah yng DAU-nya ditunda pencairannya selama 4 bulan ke depan yaitu daerah proyeksi saldo kas akhir tahunnya masuk kategori Amat tinggi, cukup tinggi, serta sedang. Sri Mulyani mengatakan, alokasi belanja negara Tahun ini ini akan dipangkas sebesar Rp133,8 triliun. Hal yang telah di sebutkan di lakukan lantaran mengingat realisasi penerimaan pajak diperkirakan akan meleset dari target sekitar Rp219 triliun pada akhir tahun. Kebijakan pembekuan Dana Alokasi Umum membuat sejumlah kepala daerah kelimpungan. Orang-orang mumet mencari dana talangan bagi atau bisa juga dikatakan untuk membayarkan gaji PNS selama empat bulan ke depan. “DAU 100% kita pakai untuk gaji. Itu pun biasanya kurang. Saya tidak bisa membayangkan kalau ditunda, masak gajinya kita kurang,” ujar Walikota Surabaya Tri Rismaharini ataupun Risma, semisal dilansir JPNN, Kamis (25/8). Hal yng percis pula dikatakan oleh Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman. Politisi Partai Demokrat yang telah di sebutkan menyatakan, tak masuk akal andai pemerintah pusat menunda penyaluran DAU. Karena, selama ini DAU dipakai bagi atau bisa juga dikatakan untuk membayar gaji PNS. “Logikanya DAU itu tidak akan ditahan apalagi dipotong, karena peruntukan DAU itu kan sebesar-besarnya untuk kepentingan PNS. Nah, PNS kan yang menentukan keseluruhan urusan pusat,” kata Usmar, semisal diberitakan Radar Bogor, Kamis (25/8/2016). Sementara di Kabupaten Bogor, sebanyk 20 ribu PNS terancam tak gajian akibat kebijakan yang telah di sebutkan. Didasari data Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, total DAU yng diterima Pemkab Bogor Tahun ini sebesar Rp1,97 triliun. Mayoritas DAU yang telah di sebutkan dipakai bagi atau bisa juga dikatakan untuk gaji PNS serta tunjangan. “Harusnya uang (DAU,red) itu dibayarkan untuk gaji PNS dan tunjangan serta ada belanja lainnya yang diambil dari DAU,” pungkas Kepala DPKB Kabupaten Bogor, Rustandi. Berikut 10 provinsi korban pembekuan DAU terbesar pemerintah Jokowi : 1. Provinsi Jawa Timur Rp302,8 miliar 2. Provinsi Sumatera Utara Rp290,4 miliar 3. Provinsi Kalimantan Barat Rp270,4 miliar 4. Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp242,08 miliar 5. Provinsi Lampung ` Rp239,28 miliar 6. Provinsi Kalimantan Tengah Rp234,44 miliar 7. Provinsi Sumatera Barat Rp228,48 miliar 8. Provinsi Jawa Barat Rp225,76 miliar 9. Provinsi Sulawesi Tenggara Rp217,36 miliar 10. Provinsi Sumatera Selatan Rp194 miliar.
Berikut 10 kabupaten/kota korban pembekuan Dana DAU terbesar pemerintah Jokowi : 1. Kabupaten Bogor Rp347,24 miliar 2. Kabupaten Garut Rp327,48 miliar 3. Kota Bandung Rp302,8 miliar 4. Kabupaten Banyumas Rp253,2 miliar 5. Kabupaten Cilacap Rp250,68 miliar 6. Kabupaten Jember Rp247,68 miliar 7. Kabupaten Kediri Rp224,92 miliar 8. Kota Surabaya Rp223,32 miliar 9. Kabupaten Merauke Rp223,24 miliar 10. Kota Semarang Rp219,36 miliar
Add line official Informasi PNS serta Guru disini ya >> http://line.me/ Bagi Yng Mempergunakan Hape Android, Download Pula App Informasi PNS serta Guru Di Sini >> https://play.google.com/BeritaPNSdanGurusumber : pojoksatu.id Demikian Informasi serta berita yng bisa redaksi Pilahberita bagikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi atau bisa juga dikatakan untuk bapak serta ibu. Andai berkenan mohon dibagikan ya beritanya serta berikan komentar di kolom komentar dibawah ini. Terimakasih lantaran sudah tetap setia bersama Pilahberita.com, situs informasi resmi PNS serta Guru, terbaru, terupdate serta terpercaya di Indonesia.
Gaji PNSPNS
Sumber Rujukan Dan Gambar : http://www.pilahberita.com/2016/08/karena-alasan-penghematan-anggaran-pns.html
Seputar KARENA ALASAN PENGHEMATAN ANGGARAN, PNS DI SELURUH INDONESIA TERANCAM TIDAK TERIMA GAJI SELAMA 4 BULAN !!
Terima kasih telah membaca KARENA ALASAN PENGHEMATAN ANGGARAN, PNS DI SELURUH INDONESIA TERANCAM TIDAK TERIMA GAJI SELAMA 4 BULAN !!. Semoga pos dari situs web Info Guru Dan PNS berguna dan memberi manfaat. Baik untuk anda dan buat website Info Guru Dan PNS. Silakan berbagi ulasan KARENA ALASAN PENGHEMATAN ANGGARAN, PNS DI SELURUH INDONESIA TERANCAM TIDAK TERIMA GAJI SELAMA 4 BULAN !! tadi ke situs web media anda. Bagikan artikel dari Info Guru Dan PNS melalui media sosial yang ada di bawah. Dan kunjungi Daftar Isi Blog Info Guru Dan PNS untuk mendapat info lengkap terbaru 2017. Lalu baca pembahasan selain dari : KARENA ALASAN PENGHEMATAN ANGGARAN, PNS DI SELURUH INDONESIA TERANCAM TIDAK TERIMA GAJI SELAMA 4 BULAN !! yang lebih terupdate lengkap dan free. Atau simak artikel gratis terkait dari situs web Info Guru Dan PNS di bawah. Demikan dan sekian tentang KARENA ALASAN PENGHEMATAN ANGGARAN, PNS DI SELURUH INDONESIA TERANCAM TIDAK TERIMA GAJI SELAMA 4 BULAN !!. Dan Assalamualaikum pembaca Info Guru Dan PNS.
Advertisement